JAKARTA| DutaIndonesia.com – Presiden Prabowo Subianto membuat tradisi baru yang dinilai positif dengan menghadiri langsung rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) hari ini untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di hadapan anggota parlemen. Agenda tersebut menjadi sorotan karena penyampaian KEM-PPKF umumnya dilakukan oleh Menteri Keuangan, bukan oleh kepala negara.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung soal lemahnya kapasitas fiskal negara saat menjelaskan alasan rendahnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum. Prabowo menilai kondisi itu berkaitan dengan besarnya aliran kekayaan Indonesia yang selama puluhan tahun lebih banyak keluar dibanding bertahan di dalam negeri.
Prabowo mengulas perjalanan ekonomi Indonesia sejak era awal kemerdekaan hingga masa reformasi untuk menjelaskan tantangan struktural yang dihadapi negara. Menurut Prabowo, persoalan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika sejarah panjang Indonesia, termasuk campur tangan asing dan instabilitas politik yang terjadi sejak era Presiden pertama RI, Soekarno.
“Kalau kita melihat masa tahun ’50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno, walaupun memang Bung Karno milik bangsa. Kita tidak bisa memilih tahun ’50-an terus disibukkan oleh intervensi asing,” kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI ketika memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai situasi politik dan keamanan pada masa itu membuat pembangunan ekonomi nasional berjalan tidak maksimal. Menurutnya, tantangan serupa juga masih terasa pada awal masa Orde Baru yang diwarnai berbagai persoalan transisi dan ketidakstabilan.
Prabowo kemudian menyoroti kondisi ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir. Ia menyebut Indonesia mengalami ketimpangan arus kekayaan, di mana keuntungan ekonomi nasional tidak sepenuhnya tersimpan di dalam negeri. Prabowo mengungkapkan, berdasarkan data yang ia sebut berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), total keuntungan ekonomi Indonesia dalam 22 tahun mencapai sekitar 436 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, sebagian besar dana tersebut disebut mengalir ke luar negeri.
“Ini angka-angka dari PBB,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam memperkuat anggaran publik, termasuk untuk peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan sektor pelayanan publik.
“Itu sebabnya gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya,” ujarnya.
Prabowo juga menjelaskan alasan dirinya memilih hadir langsung dalam rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah. Ia menilai kondisi global yang penuh ketidakpastian membuat Presiden perlu menjelaskan langsung situasi negara kepada parlemen dan masyarakat.
“Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan APBN 2027,” kata Prabowo.
Prabowo menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, termasuk perang di Kawasan Eropa dan Timur Tengah, yang menurutnya, tetap berdampak terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia.
“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa dan Timur Tengah, yang walaupun jauh dari kita ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan,” ujarnya.
Ia menegaskan, sebagai Presiden yang telah disumpah di hadapan rakyat dan DPR RI, dirinya merasa memiliki kewajiban untuk menyampaikan langsung arah kebijakan negara di tengah situasi global yang dinamis. (nas)
