SURABAYA| DutaIndonesia.com – Presiden Prabowo Subianto segera membentuk koperasi desa merah putih (Kopdar Merah Putih) di 70 ribu desa seluruh Indonesia. Tujuannya memperkuat kesejahteraan masyarakat desa melalui pembentukan koperasi serta meningkatkan anggaran secara signifikan. Mengutip laman Presiden RI, Rabu (12/3/2025), Prabowo menyampaikan rencana pembentukan 70 ribu koperasi desa yang berguna untuk outlet sembako, obat-obatan, dan klinik kesehatan.
“Beliau menyampaikan bahwa kalau dulu Rp 1 miliar 1 desa, sekarang 1 desa itu bisa Rp 7 miliar. Ada dana dari Rp 1 miliar dan MBG itu Rp 6 miliar. Jadi betapa besar anggaran untuk desa sekarang,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam keterangan tertulisnya dikutip, Rabu (12/3/2025).
Pemerintah juga menggelar program #DemiIndonesia, Ayo Berkoperasi, Koperasi Bangkit. Program yang diadakan Rabu kemarin dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sistem koperasi ini menghadirkan beberapa rangkaian acara meliputi sesi talkshow, buka puasa bersama, serta hiburan. Berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengembangan koperasi, seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), perwakilan desa, serta berbagai komunitas, hadir dalam acara itu.
Rencana pemerintah membentuk koperasi desa merah putih itu disambut positif masyarakat. Salah satunya anggota Fraksi PDIP DPRD Kab. Tuban H Tulus Setyo Utomo S.Sos.Mantan kepala desa ini mengapresiasi langkah Pemerintah tersebut.
“Kami sependapat dan mengapresiasi dengan baik. Namun di desa sudah ada badan usaha milik desa atau BUMDes sehingga antara keduanya perlu ada harmonisasi agar bisa bergerak seirama. Selain itu juga agar maksud serta tujuan keberadaan koperasi desa tidak bertabrakan dengan BUMDes. Tidak terjadi rivalitas misalnya,” kata Tulus.
Untuk itu dia pun menyarankan tugas dan fungsi (tupoksi) koperasi desa dan BUMDes harus berbeda. “Karena itu tugas dan fungsinya, atau tupoksi, antara BUMDes dan koperasi desa ini harus berbeda. Keduanya dalam menggerakkan perekonomian desa harus sesuai alur yang ada tersebut,” kata mantan Bendahara Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) ini, Jumat (14/3/2025).
Jika dibentuk koperasi desa nantinya, kata dia, langkah awal perlu pendampingan serta pelatihan sebelumnya. “Baik koperasi desa maupun BUMDes perlu mendapat pembinaan dari dinas koperasi dan UKM di masing masing kabupaten kota,” katanya.
Sebelumnya, Irwan Budiyanto, salah seorang Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa terkait penebusan pupuk subsidi yang sekarang penyalurannya langsung ke gabungan kelompok tani (Gapoktan) pihaknya tengah melakukan pendampingan proses membentuk koperasi.
Saat ini dia membantu poktan menyiapkan syarat-syarat untuk koperasi di bawah poktan tersebut. Atas nama poktan, koperasi ini yang melakukan pembelian pupuk subsidi untuk para petani. Pemerintah sendiri mengajak Gapoktan untuk menjadi koperasi desa.
“Untuk Gapoktan masih menyiapkan syarat-syarat untuk menjadi kios resmi pengecer pupuk bersubsidi. Salah satunya adalah badan usaha koperasi di bawah Gapoktan..Saya juga sebagai PPL tapi di Ponorogo, sekarang mendampingi menyiapkan syarat-syarat Gapoktan untuk menjadi koperasi dan kios pengecer pupuk subsidi,” kata perintis Petani Milenial Madiun ini kemarin.
Sebelumnya Menteri Koperasi, Budi Arie, menyebut ada 64 ribu kelompok tani akan bergabung. Kopdes Merah Putih, kata dia, akan dikembangkan melalui tiga model, dimulai dengan pembangunan koperasi baru hingga pengembangan dari koperasi eksisting.
“Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ujar Budi Arie.
Selain itu, dengan adanya koperasi desa yang menyediakan sembako dan layanan kesehatan, masyarakat desa diharapkan lebih mudah mendapatkan akses terhadap kebutuhan esensial dengan harga yang terjangkau. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota serta meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat pedesaan.
Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa pada Senin (3/3/2025) lalu. Berdasarkan rilis resmi Sekretariat Kabinet, kebijakan ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas, panggilan akrabnya.
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan dana atau investasi senilai Rp 3-5 miliar untuk setiap Koperasi Desa Merah Putih. “Pemerintah mempersiapkan investasi sebesar Rp 3-5 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih,” kata Panel dalam siaran persnya dikutip Rabu kemarin.
Ia menyebutkan, setiap koperasi desa akan dilengkapi dengan bangunan multifungsi, seperti kantor koperasi, outlet penjualan sembako (barang konsumsi), dan outlet simpan pinjam (modal kerja rakyat desa). Lalu, ada pula outlet klinik dan obat, gudang (saprodi dan offtaker), serta truk untuk mendukung mobilisasi logistik desa.
“Fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi untuk rakyat,” ucap Panel.
Terkait pembiayaan, dia melihat bahwa dana itu salah satunya bisa diambil dari dana desa. Namun, dana desa saja tidak cukup, sebab dana desa juga sudah dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan desa.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah memikirkan sejumlah skema agar Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan pembiayaan dari sektor lain.
“Pemerintah sedang menggalang kolaborasi pembiayaan dan terus mencari model bisnis yang terbaik bagi operasional Kopdes Merah Putih,” kata Panel.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa koperasi merupakan bagian dari strategi besar membangkitkan ekonomi nasional. Panel menjelaskan bahwa masyarakat desa akan mendapatkan manfaat secara langsung dari program tersebut.
Seperti diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas penduduk miskin berada di desa, dengan jumlah 13,01 juta jiwa dari total jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa. Kemudian, berdasarkan data Kemendes PDTT di tahun yang sama, dari total 75.753 desa di Indonesia, sebanyak 7.154 di antaranya masuk kategori Desa Tertinggal dan 4.850 Desa Sangat Tertinggal.
“Rencana Presiden Prabowo Subianto yang sangat revolusioner di bidang koperasi dan ekonomi rakyat tersebut akan bertransformasi menjadi gerakan masyarakat desa,” kata dia. (gas/det/kcm)
