GRESIK| DutaIndonesia.com – DPD Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKD Indonesia) Jawa Timur mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di 70 ribu desa seluruh Indonesia. Pasalnya, keberadaan koperasi itu diyakini bisa mensejahterakan masyarakat desa.
“Presiden pasti sudah memikirkan kepentingan yang lebih besar untuk memakmurkan desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah pasti sudah melakukan kajian, riset, sudah memiliki data, SDM, anggaran dan lain sebagianya hingga memutuskan membuat program tersebut,” kata Ketua DPD PKD Indonesia Jatim, Syaifullah Mahdi SH, MM, saat dihubungi DutaIndonesia.com, Jumat (14/3/2025).
Menurut pria yang akrab disapa Sandi ini, PKD Indonesia sendiri siap bila Pemerintah mengajak bersinergi untuk mensukseskan program tersebut. Sebab program ini memang harus mendapat dukungan dari semua pihak, terutama kepala desa yang bersentuhan langsung dengan warga desa.
Selanjutnya, kata Kades Pangkah Wetan, Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik ini, perlu dilakukan sinkronisasi dengan kondisi di desa mengingat masing masing desa tidak sama.
Salah satunya terkait berbagai bidang usaha yang mungkin sudah ada di desa seperti Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, bahkan sejumlah desa sudah mendirikan koperasi.
“Khususnya dengan BUMDes. Kalau desa sudah memiliki koperasi bisa langsung jalan tinggal penajaman atau pendalaman sesuai program pemerintah tersebut. Di sini mungkin butuh pelatihan, hingga pendampingan dari dinas koperasi UKM misalnya. Saya kira Pemerintah melalui Kementerian Koperasi UKM sudah punya data koperasi di desa, termasuk koperasi yang masih eksis hingga yang tidak aktif beroperasi atau hanya nama saja,” katanya.
Selain koperasi, kata dia, di desa juga ada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes atau koperasi wanita (Kopwan) yang ini juga program pemerintah. Perlu ada kejelasan hubungan antara Kopdes Merah Putih dengan BUMDes, kopwan, atau unit-unit usaha maupun paguyuban lain di desa seperti Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Apa Kopdes Merah Putih nanti menjadi payung besar dari semua unit usaha di desa atau masing-masing terpisah. Hanya bersifat koordinatif saja.
Namun demikian, kata dia, harus ada “wasit” yang menjaga harmoni hubungan antar unit usaha di desa tersebut.
“Mungkin kades bisa berada di posisi ini. Jadi, tupoksinya harus jelas antara unit-unit usaha tersebut. Jangan saling tumpang tindih, jangan bertabrakan, jangan terjadi rivalitas. Bila bersaing, harus ada aturannya agar persaingan yang terjadi sehat hingga perekonomian desa bergerak sehat dan maju,” katanya.
Bupati Jombang yang juga mantan Ketua PKD Jombang Warsubi bersama Pembina PKD Gus Yusuf.
Untuk itu, kata dia, Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi pasti sudah memiliki data. Selanjutnya tinggal mengolah dan memutakhirkan data melibatkan aparat desa. “Kami di PKD Indonesia siap mendukungan dan membantu suksesnya program Pemerintah ini,” katanya.
Sebelumnya Menteri Koperasi, Budi Arie, menyebut ada 64 ribu kelompok tani akan bergabung. Kopdes Merah Putih, kata dia, akan dikembangkan melalui tiga model, dimulai dengan pembangunan koperasi baru hingga pengembangan dari koperasi eksisting.
“Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ujar Budi Arie.
Selain itu, dengan adanya koperasi desa yang menyediakan sembako dan layanan kesehatan, masyarakat desa diharapkan lebih mudah mendapatkan akses terhadap kebutuhan esensial dengan harga yang terjangkau. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota serta meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat pedesaan.
Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa pada Senin (3/3/2025) lalu. Berdasarkan rilis resmi Sekretariat Kabinet, kebijakan ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas, panggilan akrabnya.
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan dana atau investasi senilai Rp 3-5 miliar untuk setiap Koperasi Desa Merah Putih. “Pemerintah mempersiapkan investasi sebesar Rp 3-5 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih,” kata Panel dalam siaran persnya dikutip Rabu kemarin.
Ia menyebutkan, setiap koperasi desa akan dilengkapi dengan bangunan multifungsi, seperti kantor koperasi, outlet penjualan sembako (barang konsumsi), dan outlet simpan pinjam (modal kerja rakyat desa). Lalu, ada pula outlet klinik dan obat, gudang (saprodi dan offtaker), serta truk untuk mendukung mobilisasi logistik desa.
“Fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi untuk rakyat,” ucap Panel.
Terkait pembiayaan, dia melihat bahwa dana itu salah satunya bisa diambil dari dana desa. Namun, dana desa saja tidak cukup, sebab dana desa juga sudah dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan desa.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah memikirkan sejumlah skema agar Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan pembiayaan dari sektor lain.
“Pemerintah sedang menggalang kolaborasi pembiayaan dan terus mencari model bisnis yang terbaik bagi operasional Kopdes Merah Putih,” kata Panel.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa koperasi merupakan bagian dari strategi besar membangkitkan ekonomi nasional. Panel menjelaskan bahwa masyarakat desa akan mendapatkan manfaat secara langsung dari program tersebut.
Seperti diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas penduduk miskin berada di desa, dengan jumlah 13,01 juta jiwa dari total jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa. Kemudian, berdasarkan data Kemendes PDTT di tahun yang sama, dari total 75.753 desa di Indonesia, sebanyak 7.154 di antaranya masuk kategori Desa Tertinggal dan 4.850 Desa Sangat Tertinggal.
“Rencana Presiden Prabowo Subianto yang sangat revolusioner di bidang koperasi dan ekonomi rakyat tersebut akan bertransformasi menjadi gerakan masyarakat desa,” kata dia. (gas/det/kcm)
