JAKARTA|DutaIndonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut suka mengumumkan kebijakan besar dalam pemerintahannya di hari Rabu. Karena itu, saat ini santer beredar kabar Presiden Jokowi akan kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada hari Rabu Pahing 15 Juni 2022 ini. Sejumlah politisi yang dekat dengan lingkaran Istana Presiden sudah mencium baru reshuffle tersebut. Bahkan disebutkan nama besar akan tergusur dari Kabinet. Benarkah? Tentu harus menunggu pengumuman resmi dari Kepala Negara sebab reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Yang jelas, Presiden Jokowi sudah memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara pada Selasa (14/6/2022) sore. Mereka yang dipanggil adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Selain para menteri, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, serta Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra juga hadir di Istana.
Selain nama-nama tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga turut dipanggil menghadap presiden.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak memberikan jawaban pasti soal perombakan Kabinet ini. Dia hanya mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. “Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja ya terserah presiden,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan.
Di sisi lain, ada informasi yang menyebut bakal ada nama besar yang terdepak dari Kabinet Indonesia Maju. Menurut Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo, jika sosok itu dicopot dari pemerintahan, diprediksi berimbas pada perpolitikan nasional. “Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional,” kata Drajad dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/6/2022).
Sosok yang dimaksud Drajad pun masih menjadi misteri. Jika hal yang dia sampaikan benar-benar terjadi, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar dampaknya terhadap peta politik Indonesia saat ini.
Airlangga Disorot
Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, jika Presiden Jokowi memutuskan akan merombak kabinet maka itu adalah keputusan tepat. Sebab, kata Ray, ada sejumlah menteri yang kurang mampu bersinergi dengan visi presiden khususnya di bidang ekonomi.
Persoalan perekonomian, terutama terkait dengan problem minyak goreng, sangat mempengaruhi anggapan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Selain Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, salah satu menteri yang dinilai seharusnya turut bertanggung jawab terhadap persoalan perekonomian saat ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain menjadi menteri, Airlangga merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga bersama dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mendirikan poros Koalisi Indonesia Bersatu.
Airlangga disorot karena dia diduga menggunakan posisinya sebagai menteri buat berkampanye guna menaikkan elektabilitas. Apalagi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang digelar Desember 2019 lalu memutuskan mendukung Airlangga menjadi calon presiden 2024. Di sisi lain, elektabilitas Airlangga pun masih terseok-seok jika dilihat dari hasil riset sejumlah lembaga survei. Dia juga gencar memasang spanduk hingga baliho di ruang-ruang publik dengan memperlihatkan fotonya.
Menurut Ray, jika Presiden Jokowi bakal mendepak Airlangga dari kabinet maka hal itu merupakan keputusan yang bisa diterima melihat dari kinerja sang menteri selama ini. “Tentu saja, nama Airlangga Hartarto sebagai menko perekonomian juga masuk di barisan ini,” kata Ray.
“Dengan begitu, pak Jokowi sekaligus membebaskan Airlangga dari dua kewajiban yang sama beratnya: mengurus partai dan menjalankan tugas menteri. Situasi sekarang membutuhkan fokus dan professional dalam tugas. Tidak bisa lagi setengah-setengah,” ucap Ray.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta para menterinya tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini. “Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Jokowi mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik. Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti. “Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan,” kata presiden.
Bagaimanapun juga, keputusan akhir terkait rencana reshuffle sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Dia yang menentukan apakah akan memaksimalkan seluruh kemampuan para menterinya buat mengejar program kerja dan janji kampanye di sisa masa jabatannya, atau berusaha menyenangkan partai-partai politik yang mendukung pemerintahannya.
Manuver Surya Paloh
Akhir-akhir manuver politik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh jadi sorotan berbagai pihak. Surya Paloh bertemu tiga tokoh politik nasional dalam rentang waktu yang berdekatan. Setelah bertemu dengan Ketua Umum Prabowo Subianto, Surya Paloh juga bertemu dengan pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan Surya Paloh mengaku menemui Presiden Jokowi di Istana Presiden.
Surya Paloh ternyata juga sempat bertanya langsung kepada Prabowo Subianto mengenai niatnya untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Paloh menyampaikan pertanyaan tersebut ketika keduanya menggelar pertemuan selama 4,5 jam di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (1/6/2022) lalu.
“Kamu kan gimana, Wo, saya bilang, baik? Sehat? Kan begitu-begitu saja, mau maju (capres)? Kan kira-kira begitu,” kata Paloh kepada awak media sehari setelah pertemuan itu, dikutip dari tribunnews.com.
Seperti diketahui, Surya Paloh termasuk politisi yang piawai dan orang dekat Presiden Jokowi. Manuver-manuvernya sangat diperhitungkan. Apalagi Nasdem termasuk lima besar parpol di Parlemen.
Berikut posisi parpol di Parlemen:
- PDI-P: 128 kursi
Jumlah suara: 27.503.961 (19,33 persen) - Golkar: 85 kursi
Jumlah suara: 17.229.789 (12,31 persen) - Gerindra: 78 kursi
Jumlah suara: 17.596.839 (12,57 persen) - Nasdem: 59 kursi
Jumlah suara: 12.661.792 (9,05 persen) - PKB: 58 kursi
Jumlah suara: 13.570.970 (9,69 persen) - Demokrat: 54 kursi
Jumlah suara: 10.876.057 (7,77 persen) - PKS: 50 kursi
Jumlah suara: 11.493.663 (8,21 persen) - PAN: 44 kursi
Jumlah suara: 9.572.623 (6,84 persen) - PPP: 19 kursi
Jumlah suara: 6.323.147 (4,52 persen)
(kcm/wis)













