Latif mengaku maklum ada keluhan dari masyarakat. Menurut dia, pihaknya mengambil kebijakan tersebut karena lebih mementingkan keselamatan dan kesehatan masyarakat selama menerapkan aturan PPKM darurat.
“Kita dimarahi warga, ya sudah. Yang penting, kita menjaga aturan, menjaga agar COVID-19 tidak menyebar, dan mobilitas masyarakat bisa turun. Akan kita lakukan 1×24 jam, akan kita evaluasi per-hari. Kalau volume masyarakat sudah berkurang, kita lakukan pemilahan sesuai Inmendagri,” tutur dia.
Penutupan menyeluruh di kawasan Bundaran Waru Surabaya itu dilakukan sejak pukul 09.00 WIB. Selama penutupan tersebut, pengendara motor dan mobil tak diperkenankan melintas. Kendaraan pelat L dan W yang sebelumnya diperkenankan masuk, kini tak diizinkan, kecuali mobil ambulans dan swab hunter. Puluhan petugas gabungan dari Polri, TNI, hingga dinas perhubunhan disiagakan di penyekatan Bundaran Waru untuk menghalau pengendara yang masih nekat melintas.
Dua jalan protokol di Gresik ditutup selama PPKM darurat. Penutupan dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga.
Sementara itu dua jalan yang ditutup di Gresik adalah Jalan Veteran yang merupakan akses utama keluar masuk Gresik-Surabaya dan Jalan Wahid Hasyim yang ada di tengah kota. Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto melalui Kasat Lantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto mengatakan penutupan dua jalan di Gresik selama PPKM Darurat diberlakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Gresik.
Hal serupa dilakukan di Sidoarjo. Jalur dari arah Surabaya menuju Kota Sidoarjo disekat di Buduran depan Maspion. Pengendara semua kendaraan diarahkan ke lingkar timur. Namun demikian, pantauan Rabu sore, masih ada kendaraan roda dua yang diperbolehkan memasuki jalur di kawasan Buduran menuju Kota Delta.
PPKM Darurat Jadi Kunci
Sementara itu, Pemerintah menyiapkan beberapa skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2021 di tengah pelaksanaan PPKM Darurat . Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan skenario optimisnya pada kuartal ke II-2021 bisa mencapai di atas 7 persen. Hal ini tentu dengan melihat berbagai indikator ekonomi menunjukkan positif pada April-Juni pertengahan lalu.
“Pertumbuhan ini bisa terjadi jika penyebaran kasus Covid-19 bisa dikendalikan dengan cepat, dan tergantung kepada disiplin protokol kesehatan masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (7/7/2021).
Kalkulasinya, kuartal III dan IV skenario pertumbuhannya sangat bergantung pada kegiatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Salah satunya efektifnya dalam mobilitas harus diturunkan untuk mencegah penularan dan seberapa lama PPKM tersebut digulirkan.
“Kita optimis pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 7% dan kita berharap pada minggu ke 3-4 Juni tidak mempengaruhi sehingga masih bertahan di atas 7% ,” katanya.
Sedangkan dalam skenario berat pemerintah harus melakukan penurunan mobilitas sampai 50%. Kemudian kebijakan PPKM Darurat sendiri bisa berakhir pada Agustus, sehingga normalisasi baru bisa kembali terjadi. “Dengan skenario tersebut, maka pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 diperkirakan bisa mencapai 4 persen dan di kuartal IV-2021 4,6%,” tandasnya.
Pandemi Covid-19 berdampak di banyak sektor. Seperti kesehatan, aktivitas ekonomi, serta tekanan pada ruang fiskal merupakan salah satu dampak pandemi yang juga mempengaruhi agenda pembangunan infrastruktur yang sangat penting.
“Ruang fiskal yang semakin sempit memaksa pemerintah untuk fokus pada pengeluaran yang lebih mendesak seperti perawatan kesehatan serta menyelamatkan banyak orang yang rentan dengan menggunakan perlindungan sosial. Selain itu banyak proyek infrastruktur terkendala akibat pandemi,” jelas Menkeu di Jakarta, Selasa (6/7/2021).
Bank Dunia menyebutkan dalam laporannya, pada paruh pertama tahun 2020, investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur di negara-negara berkembang turun 56 persen dari periode yang sama tahun 2019. Dalam pembaruan rencana aksi April 2021, G20 menegaskan kembali komitmennya untuk melipatgandakan upaya mempromosikan investasi infrastruktur yang berkualitas dan mempercepat upaya mobilisasi sumber pembiayaan infrastruktur swasta untuk strategi pemulihan.
“Dorongan kolektif yang sinkron menuju investasi infrastruktur dapat mendukung banyak pertumbuhan domestik di banyak negara berkembang, sementara pada saat yang sama juga memberikan dorongan tambahan untuk output global melalui efek pemulihan yang positif,” ungkap Menkeu. (gas/ant/det)
