Oleh Natarianto Indrawan
Pendiri & CEO FlexiH Inc. dan PT FlexiH Indonesia
PEKAN kemarin, 21-23 Juli 2026, Jakarta Convention Center menjadi tuan rumah Green Hydrogen Expo & Summit (GHES) 2026. Selama tiga hari, pembuat kebijakan, badan usaha milik negara, pengembang proyek, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi berkumpul untuk membahas satu pertanyaan yang sederhana namun belum terjawab: bagaimana Indonesia mengubah peta jalan hidrogen menjadi molekul hidrogen yang benar-benar diproduksi di dalam negeri.
Suasananya penuh optimisme. Namun optimisme saja tidak cukup. Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional yang diluncurkan Juni 2025 memuat 215 rencana aksi dan memproyeksikan 300.000 lapangan kerja serta pendapatan 70 miliar dolar AS. Dokumennya sangat baik. Persoalannya, hampir belum ada proyek berskala komersial yang mencapai keputusan investasi final — sementara negara tetangga sudah menuang beton.
Pasar dunia sudah bergerak
Satu dekade lalu, hidrogen masih berupa satu lembar slide dalam presentasi dekarbonisasi jangka panjang. Hari ini ia komoditas yang diperdagangkan, dengan kontrak jangka panjang dan kebijakan industri di belakangnya. Jepang dan Korea Selatan membangun kerangka pengadaan nasional untuk hidrogen dan amonia impor. China bergerak dari skala pilot ke skala gigawatt. India mengalokasikan anggaran negara untuk misi hidrogen nasional.
Pertanyaannya bukan lagi apakah hidrogen punya pasar, melainkan siapa yang menjual ke pasar itu dan pada biaya berapa. Produsen yang lebih dulu mencapai biaya produksi rendah akan mengunci kontrak pasokan jangka panjang; pendatang berikutnya hanya memperebutkan sisanya.
Modal dasar yang jarang dihitung
Diskusi hidrogen di Indonesia terlalu lama didominasi satu jalur saja: elektrolisis bertenaga energi terbarukan. Jalur itu penting dan harus ditempuh. Tetapi ia bukan satu-satunya, dan menganggapnya satu-satunya telah membuat kita kehilangan waktu.
Hambatan terbesar elektrolisis bukan pada teknologinya, melainkan pada kebutuhan energinya. Memproduksi satu kilogram hidrogen melalui elektrolisis membutuhkan sekitar 50–55 kilowatt-jam listrik. Untuk pabrik berkapasitas 300 ton hidrogen per hari, kebutuhannya setara pembangkit di atas 600 megawatt yang beroperasi tanpa henti. Pasokan sebesar itu tidak tersedia begitu saja; dan bila diambil dari jaringan yang bauran energinya masih didominasi batu bara, hidrogen yang dihasilkan justru lebih tinggi emisinya dibandingkan hidrogen dari gas bumi. Biaya listriknya saja sudah melampaui harga yang diharapkan pembeli. Inilah sebabnya proyek elektrolisis berskala besar di berbagai negara berulang kali tertunda atau dibatalkan setelah tahap keputusan investasi.
Ini bukan alasan meninggalkan elektrolisis. Elektrolisis akan menjadi tulang punggung ketika kapasitas energi terbarukan kita jauh lebih besar dan biaya listriknya turun. Alasannya adalah kita tidak boleh menunggu hari itu tiba. Jalur lain — reformasi gas bumi dengan penangkapan karbon, serta gasifikasi biomassa dan lignit — sudah terbukti beroperasi komersial, menuntut energi eksternal jauh lebih sedikit karena energinya berasal dari bahan baku itu sendiri, dan dapat dibangun sekarang. Jalur inilah yang perlu segera diadopsi agar Indonesia memiliki produksi, pasar, dan tenaga kerja hidrogen yang siap ketika elektrolisis benar-benar kompetitif.
Indonesia memiliki tiga sumber bahan baku yang tidak dimiliki sebagian besar negara di kawasan ini. Pertama, lignit — batu bara dengan nilai kalor terlalu rendah untuk memperoleh premi ekspor, namun justru sesuai untuk dikonversi menjadi gas sintesis. Kedua, biomassa: residu sawit, sekam padi, dan limbah pertanian dalam jumlah puluhan juta ton per tahun, yang sebagian besar kini dibakar di lahan. Ketiga, gas bumi beserta infrastrukturnya.
Dengan modal itu, Indonesia tidak menghadapi masalah sumber daya, melainkan masalah konversi. Kita mengekspor bahan mentah, lalu mengimpor kembali produk jadinya: hidrogen, metanol, dan elpiji. Nilai tambah puluhan miliar dolar tercipta setiap tahun — tetapi di negara lain, oleh perusahaan lain, dari sumber daya kita.
Yang dibutuhkan adalah strategi bertahap
Persoalan sebenarnya bukan kekurangan ambisi, melainkan tidak adanya urutan yang jelas. Membangun ekonomi hidrogen bukan pekerjaan satu periode pemerintahan; ia menuntut strategi tiga tahap yang berurutan hasilnya, namun dimulai bersamaan.
Jangka pendek: adopsi teknologi yang sudah terbukti. Indonesia tidak perlu, dan tidak punya waktu, untuk menemukan sendiri teknologi hidrogen dari nol. Teknologi produksi hidrogen — elektrolisis, reformasi gas dengan penangkapan karbon, maupun gasifikasi batu bara dan biomassa — sudah beroperasi secara komersial di Jepang, Korea Selatan, China, Jerman, dan Amerika Serikat. Langkah tercepat adalah mengadopsi dan melisensikan teknologi yang telah teruji melalui skema alih teknologi yang tegas, bukan sekadar membeli peralatan. Setiap perjanjian lisensi seharusnya memuat kewajiban pelatihan tenaga kerja Indonesia, akses terhadap data operasi, dan target kandungan lokal yang meningkat bertahap.
Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu menyediakan tiga hal yang tidak memerlukan subsidi: kerangka kontrak pasokan jangka panjang yang dijangkar BUMN, standar berbasis intensitas karbon yang netral terhadap teknologi, dan percepatan perizinan. Proyek yang perizinannya selesai dalam sembilan bulan secara finansial berbeda sama sekali dari proyek yang menunggu tiga tahun.
Jangka menengah: membangun manusianya. Teknologi yang diimpor tanpa kemampuan menjalankannya akan berhenti menjadi aset begitu kontrak pendampingan berakhir. Pelajaran dari industri nikel seharusnya cukup jelas. Dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, Indonesia harus melahirkan generasi insinyur, operator, dan peneliti yang mampu tidak hanya mengoperasikan pabrik hidrogen, tetapi juga memodifikasi dan mengoptimalkannya untuk kondisi bahan baku dalam negeri — lignit dengan kadar air tinggi, biomassa dengan komposisi yang berubah menurut musim, dan lokasi yang tersebar di ribuan pulau. Ini menuntut pembaruan kurikulum teknik kimia dan teknik energi, pusat riset gasifikasi dan sintesis bahan bakar di universitas terkemuka, laboratorium uji bahan baku nasional, serta skema magang di fasilitas hidrogen luar negeri. Belanjanya kecil dibandingkan belanja modal satu pabrik, tetapi menentukan apakah pabrik itu masih beroperasi optimal pada tahun kesepuluh.
Jangka panjang: kemitraan, bukan ketergantungan. Tujuan akhirnya adalah Indonesia berdiri sebagai mitra sejajar dalam rantai nilai hidrogen global, bukan sebagai pasar peralatan. Bentuknya adalah usaha patungan berimbang antara BUMN dan produsen hidrogen global; konsorsium riset antara universitas Indonesia dan lembaga riset di Jepang, Korea Selatan, dan Eropa; serta industri swasta nasional yang tumbuh menjadi pemasok komponen, jasa rekayasa, dan pemeliharaan bagi proyek di dalam maupun luar negeri.
Pada tahap ini, letak geografis Indonesia — di antara importir hidrogen terbesar dunia — berubah dari sekadar keunggulan logistik menjadi posisi tawar.
Jendela yang sedang menutup
Pemerintahan Presiden Prabowo telah menjadikan hilirisasi sebagai poros kebijakan industri, dan pendekatan itu terbukti. Nikel buktinya: dalam satu dekade Indonesia bergeser dari pengekspor bijih menjadi simpul penting rantai pasok baterai dunia, karena kebijakan, modal, dan teknologi datang pada waktu yang sama.
Hidrogen layak memperoleh perlakuan yang sama, dan waktunya jauh lebih sempit. Volume ekspor batu bara kita sudah dibatasi plafon produksi, dua pembeli terbesar sedang mengurangi impor, dan harga ekspor turun tajam. Model pertumbuhan berbasis volume akan berakhir dengan sendirinya. Pertanyaannya adalah apakah kita menggantinya dengan model berbasis nilai tambah, atau tidak menggantinya sama sekali.
GHES 2026 memperlihatkan bahwa keyakinan itu ada. Yang harus menyusul adalah bagian yang lebih sulit: keputusan investasi final, kontrak pasokan yang ditandatangani, dan konstruksi yang dimulai. Lignit di Kalimantan dan biomassa di Sumatera akan tetap ada pada 2035. Posisi kita di pasar kawasan belum tentu. (*)
Natarianto Indrawan, Ph.D., adalah Pendiri dan Chief Executive Officer FlexiH Inc. dan PT FlexiH Indonesia, pengembang e-Refinery — platform yang memadukan gasifikasi plasma biomassa, limbah, dan batu bara peringkat rendah dengan nitrogen atmosfer dan CO₂ tertangkap untuk menghasilkan hidrogen bersih, amonia, bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), e-metanol, dan produk energi bernilai tinggi lainnya. Ia sebelumnya adalah peneliti di National Energy Technology Laboratory, Departemen Energi Amerika Serikat.
