JAKARTA|DutaIndonesia.com – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Abdul Hamid menilai perhelatan Muktamar ke 34 di Lampung menjadi perhelatan antara kekuatan Ideologis dengan gabungan kader Parpol.
Hal tersebut, menurut dirinya terlihat dari suasana tarik menarik kepentingan yang sangat tajam dari tiga kandidat calon Ketua Umum PBNU, seperti Petahana KH Said Agil Siroj yang didukung oleh kader NU dari PPP juga sebagian kader PKB.
Sementara calon lainnya, kata Hamid KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) didukung oleh kader NU yang berasal dari partai Golkar. Bahkan ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kabarnya juga ikut mendukung.
” Untuk calon yang terakhir, KH As,ad Said Ali didukung oleh para Kiai dan ketua Cabang NU yang berlatar belakang IPNU, PMII, dan Ansor,” ucap Hamid kepada pers di Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Selain itu, lanjut Hamid isu yang menarik dalam bursa calon ketua Umum itu adalah soal latar belakang dari ketiga calon.
Ia menyebut, jika Said Aqil Siroj dan As,ad Said Ali keduanya dari organisasi yang sama yaitu PMII, sedangkan Gus Yahya berlatar belakang HMI.
Oleh karenanya, menurut Hamid masing-masing kelompok tidak saling ikhlas karena kader PMII, IPNU, dan ANSOR tidak ingin PBNU dipimpin oleh kader HMI, tentu dengan berbagai argumentasinya, atas dasar tersebut maka Muktamar NU yang Ke-34 akan menarik.
” Tentunya ini akan timbul pertanyaan serius apakah kekuatan partai politik yang akan memenangkan Muktamar atau kekuatan ideologis? ,,” ungkap Hamid.
Sebaliknya, sambung Hamid apakah kader PMII, IPNU, dan ANSOR yang keluar sebagai pemenang dalam Muktamar ataukah kader HMI yang keluar sebagai Ketua Umum PBNU? Menurutnya semuanya masih belum jelas karena kekuatan ketiga kandidat berimbang.
“Namun, sudah pasti bahwa yang akan terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 adalah dari hasil koalisi dua kandidat yang mengalahkan satu kandidat calon Ketua Umum PBNU,” tutur Hamid.
Yang menjadi pertanyaan bagi Hamid, koalisi versi mana yang akan terbentuk, apakah koalisi sesama calon Ketua Umum PBNU yang didukung oleh para politisi ataukah koalisi antara sesama organisasi kader ataukah yang lainya.
” Tentu warga NU dan publik menunggu hasil Muktamar untuk mengetahui Ketua Umum PBNU terpilih melalui versi mana, jika Ketua Umum PBNU terpilih melalui versi partai politik maka kedepan NU akan menjadi milik partai dan menjalankan politik praktis,” tegas Hamid
” Namun, jika Ketua Umum PBNU terpilih berasal dari versi ideologis maka Ketua Umum terpilih milik ulama dan warga Nahdliyin sehingga yang dijalankan adalah politik kebangsaan dan kenegaraan,” Imbuhnya.
Masih kata Hamid, untuk menjawab ini semua, hal itu ada ditangan muktamirin, silahkan memilih apakah NU kedepan menjalankan politik praktis atau menjalankan politik kebangsaan.
” Tentu warga NU hanya bisa berpasrah kepada muktamirin, namun demikian kita berharap semoga ALLAH SWT memberikan kesadaran dan hidayah kepada seluruh peserta Muktamar agar menghasilkan pemimpin NU yang amanah sejuk dan dapat mengayomi seluruh warga NU dan bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara,” pungkas Hamid. (hud)
