JAKARTA|DutaIndonesia.com – Mantan Anggota Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengomentari kebijakan subsidi minyak goreng yang diterapkan pemerintah.
“Subsidi Minyak Goreng pada dasarnya adalah subsidi tambahan untuk biodiesel, siapa yang diuntungkan?” kata Alamsyah melalui cuitannya di Twitter @Alamsyahsaragih, seperti dilihat Kamis 3 Februari 2022.
Mantan Komisioner Ombudsman ini mempertanyakan pernyataan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman yang menyatakan subsidi mencapai 1,5 miliar liter dengan dana Rp 7,6 triliun untuk 6 bulan.
“Uniknya, pada 5 Januari 2022 Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa kebutuhan subsidi untuk 1,2 miliar liter selama 6 bulan diperlukan anggaran Rp 3,6 triliun untuk menutupi selisih harga dan PPN,” kata Alamsyah Saragih, mengutip Antaranews dalam cuitannya.
Di lain pihak, Alamsyah mengkritisi pada cuitannya, mengapa pada 9 Januari Dirut BPDPKS menyatakan subsidi mencapai 1,5 miliar liter dengan dana Rp. 7,6 triliun untuk 6 bulan.
“Mengapa volume naik 25 persen tapi alokasi dana naiknya lebih dari 100 persen? Apakah Menteri Keuangan sudah menyetujui ini mas @prastow?,” kata Alamsyah Saragih, mencolek Staf Ahli Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo melalui Twitter.
Alamsyah menambahkan BPDP-KS telah mengalokasikan Rp 51,86 triliun untuk ‘subsidi’ biodiesel pada 2021 akibat kenaikan harga CPO di pasar internasional.
“Jika tak ada perubahan harga di pasar global, apakah subsidi akan menembus Rp 60 triliun pada tahun 2022? Belum lagi kompensasi untuk minyak goreng,” tambahnya.
“Apakah kenaikan harga CPO temporer? Bagaimana kita memitigasi dampak pembengkakan subsidi untuk kebijakan biodiesel yang ambisius ini? Hingga 2021 dana BPDP-KS untuk peremajaan sawit rakyat hanya capai 4,73 persen dari total dana, padahal produktivitas sawit rakyat kita sangat buruk,” ujarnya.
