Evaluasi Keamanan Aset, BPPKAD Sampang Panggil 12 Lembaga Peminjam Pakai Aset Daerah

oleh
Suasana Rapat Koordinasi Antara BPPKAD dengan 12 Lembaga Peminjam Pakai Aset Daerah, baik berupa Tanah, Bangunan dan Kendaraan dinas, Rabu (10/07/2024)
Suasana Rapat Koordinasi Antara BPPKAD dengan 12 Lembaga Peminjam Pakai Aset Daerah, baik berupa Tanah, Bangunan dan Kendaraan dinas, Rabu (10/07/2024)

 

SAMPANG| DutaIndonesia.com – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, melakukan evaluasi penerima manfaat atau Peminjam Pakai semua gedung atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Rabu (10/07/2024).

Evaluasi digelar dengan memanggil 12 lembaga penerima manfaat atau peminjam pakai bangunan, dalam rapat koordinasi bersama di aula Kantor BPPKAD Kabupaten Sampang.

Kepala BPPKAD Kabupaten Sampang, Hj. Hurun Ien, SE, yang diwakili sekretarisnya, Bambang Indra Basuki memimpin rapat didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang, Achmad Murang, TD, ST, M.Si.

Rapat evaluasi dan koordinasi tersebut digelar dengan tujuan di antaranya menjaga keamanan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan pengelolaan aset daerah, memberikan jaminan dan kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah, terwujudnya akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah, tertib administrasi, efektivitas, efisiensi pengelolaan barang milik daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Adapun 12 lembaga yang hadir di antaranya Ketua PWI Sampang, Ketua PMI, Ketua BAZNAS, Ketua MPC Pemuda Pancasila, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Forsa Hebat, Ketua Yayasan Lihati Pendidikan, Ketua PGRI, Ketua Yayasan Beasiswa, Ketua Kopwan Melati, Ketua Vasa Hebat, Ketua Koperasi Korpri, Ketua MUI, Ketua Bawaslu, dan Ketua Muslimat.

Bambang menjelaskan, pihaknya menggelar rapat koordinasi tersebut dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah/ Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor 12 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu, banyaknya laporan tentang penggunaan barang milik daerah berupa bangunan yang ditengarai beralih fungsi, hingga jarang ditempati yang diduga lembaganya sudah tidak aktif.

Namun setelah rapat koordinasi diketahui banyak faktor terkait laporan tersebut bisa terjadi, di antaranya kondisi bangunan yang mengkhawatirkan karena usia hingga tidak layak pakai, dan sebagainya.

“Untuk itu, hasil rapat koordinasi ini bisa dipahami bersama dan dijaga kepercayaan pemerintah kabupaten Sampang,” tutup Bambang.

Terpisah, Kabid Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang, Achmad Murang, TD, ST, menegaskan pihaknya berharap lembaga atau instansi peminjam barang milik daerah bisa menggunakan sebagaimana mestinya, dan tidak menyalahgunakan kepentingan di luar lembaga dimaksud.

“Atau melaksanakan kewajiban dan ketentuan sesuai dengan yang dicantumkan dalam surat perjanjian pinjam pakai,” tegas Murang.

“Karena kebijakan Pemerintah meminjamkan barang milik daerah dimaksud, baik berupa tanah, bangunan hingga kendaraan dinas, sebagai bentuk sinergitas mendukung kemajuan lembaga atau institusi tersebut lebih baik dan maju,” tambah Murang.(Man)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.