Tiga Saran Gus Nadir
Sebelumnya Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia – New Zealand, Prof Nadirsyah Hosen, juga menyarankan agar PBNU melakukan tiga hal penting terkait polemik muktamar. Pertama, keputusan untuk tanggal pelaksanaan Muktamar sebaiknya jangan hanya diputuskan oleh empat orang saja, tapi juga melibatkan Majelis Tahkim yang berisikan 11 ulama sepuh.
“Idealnya Rais Am, Katib Am, Ketum dan Sekjen bemusyawarah bersama dengan 11 ulama dalam Majelis Tahkim, dan juga mendengar langsung persiapan Muktamar dari Ketua SC (Panitia Pengarah) dan Ketua OC (Panitia Pelaksana),” ujar Gus Nadir, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulisnya yang dikirimkan kepada media kemarin.
Menurut dia, tujuh belas orang inilah yang sebaiknya bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama. “Musyawarah adalah tradisi para ulama yang harus dijaga kelangsungannya. Majelis Tahkim memang dirancang untuk menengahi berbagai persoalan krusial di Muktamar,” ucapnya.
Kedua, lanjutnya, pertimbangan keputusan tanggal Muktamar sebaiknya berdasarkan kondisi objektif persiapan di lapangan dan juga materi atau bahan Muktamar dalam berbagai komisi (program kerja, bahtsul masail, rekomendasi, dll). Di samping itu, KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Majelis Tahkim juga bisa meminta masukan objektif dari Satgas Covid dalam forum musyawarah tersebut.
“Pendek kata, keputusan harus diambil berdasarkan data dan fakta kondisi objektif, bukan karena kontestasi kedua kelompok. Dengan demikian kalau secara objektif bisa dipercepat, kenapa harus ditunda? Sebaliknya, kalau kondisi objektif memang harus ditunda, kenapa dipaksakan untuk dipercepat? Sesederhana itu sebetulnya,” katanya.
Adapun Majelis Tahkim ini diketuai oleh KH Ma’ruf Amin yang juga Wakil Presiden RI. Sementara 10 anggota lain yakni Mustasyar PBNU, di antaranya Ahmad Mustofa Bisri, Anwar Manshur, TGH Turmudzi Badaruddin, dan Dimyati Rois. Kemudian, Habib Lutfi bin Yahya, Rais Syuriyah PBNU Nurul Huda Jazuli, Abuya Muhtadi Dimyathi, pengasuh pesantren Nurul Cholil Bangkalan Zubair Muntashor, Ali Akbar Marbun, dan Khotibul Umam.
Ketiga, kata Gus Nadir, Muktamar NU ke-34 ini memiliki momentum yang sangat penting dalam perjalanan 100 tahun NU. Itu sebabnya tema Muktamar yang dipilih adalah “100 tahun NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Membangun Peradaban Dunia”. Muktamar NU akan menerjemahkan tema penting ini guna membuat semacam peta-jalan (road map) dan cetak-biru (blue print) kesiapan warga NU memasuki abad kedua berkhidmat baik dalam konteks nasional maupun global.
Gus Nadir mengatakan, Muktamar NU bukan hanya soal pemilihan atau regenerasi kepengurusan, tapi lebih besar dari itu, yaitu soal peranan NU dalam mempersiapkan warganya di tengah perubahan sosial. “Jangan sampai perdebatan masalah penentuan tanggal Muktamar hanya membuat Muktamar seolah sebagai kontestasi pemilihan nakhoda belaka. Akan sangat tragis dan ironis kalau menjelang momen 100 tahun NU, terjadi polarisasi yang amat tajam di tubuh NU. Ini tentu saja akan mengganggu kerja keumatan atau khidmat NU ke depannya,” jelasnya.
Lewat ketiga poin penting di atas, Gus Nadir mengetuk nurani para kandidat dan tim suksesnya agar mengedepankan semangat berkhidmat, ketimbang larut dalam kontestasi. Menjadi sebuah harapan bagi semua warga NU agar Muktamar NU ke-34, tanggal berapapun kelak diputuskan waktu pelaksanaannya, bisa menjadi Muktamar yang bermartabat, berkualitas dan bermanfaat (3B).
Gus Nadir juga berharap agar para Kiai dan masyayikh yang zuhud, ikhlas dan tak masuk kubu-kubuan, agar selalu berkenan mendoakan persiapan dan pelaksanaan Muktamar sehingga semuanya diridhai oleh Allah Swt.
Saling Bantah
Sebelumnya para petinggi PBNU saling berbalas argumen menjelang Muktamar ke-34 NU. Selain Sekjen PBNU Helmy Faishal sebelumnya menyebut muktamar diundur, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kemudian mengusulkan muktamar sebaiknya dimajukan. Kemudian salah seorang Ketua PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga memberikan pernyataan soal kondisi PBNU tak kondusif sehingga muktmar perlu dimajukan.
Komentar Gus Ipul dibalas Habib Muhammad Salim Al Jufri yang meminta agar Walikota Pasuruan itu tidak mengeluarkan pernyataan provokatif. Gus Ipul dan Habib Salim sama-sama merupakan Ketua PBNU. “Mayoritas menghendaki muktamar dipercepat. Idealnya dipercepat seminggu dari jadwal,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan, sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU tahun 2021, Muktamar NU seharusnya dilakukan pada 23-25 Desember 2021 di Lampung. Hasil Munas dan Konbes juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan Muktamar bisa dimajukan atau dimundurkan jika mendesak. Keputusan untuk memajukan muktamar selanjutnya diputuskan oleh PBNU. “Saat ini mayoritas menginginkan Muktamar dipercepat karena menunda Muktamar pada Januari tahun 2023 tak menjamin pandemi telah melandai,” terang Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyayangkan pernyataan Sekjen PBNU yang menyebut Muktamar harus ditunda. Padahal ada opsi lain yakni mempercepat Muktamar. “Mempercepat ini adalah sejalan imbauan pemerintah. Terlalu terburu-buru kalau menyatakan Muktamar ditunda sebab menunda itu punya banyak implikasi,” ujarnya.
Muktamar NU dipercepat juga sangat mungkin dilakukan. Jumlah peserta juga bisa dikurangi misalnya dengan mengurangi peserta yang luring. Sementara yang daring diperbanyak.
“Dipercepat dengan prokes ketat, jumlah peserta dikurangi online diperbanyak. Panitia pada dasarnya sudah siap. Menunda bisa jadi menyebabkan komplikasi yang luar biasa. Menambah banyak masalah. Karena suasana PBNU saat ini sudah tidak kondusif,” pungkasnya.
Habib Salim menilai pernyataan Gus Ipul provokatif. “Kalau menggunakan asosiasi umum, makna tidak kondusif bisa berarti PBNU sedang kacau balau, situasi kantor sedang tidak mendukung untuk terjadinya aktivitas. Ini provokatif sekali lho,” urai Habib Salim dalam keterangan tertulis kepada wartawan kemarin.
