Oleh Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur
ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) bukan organisasi biasa. Ia lahir tahun 1990, di era Presiden Soeharto, saat bangsa ini haus akan ruang ekspresi bagi umat Islam. Kehadiran ICMI saat itu seperti oase di tengah padang kering: memberi ruang bagi kaum cendekiawan muslim untuk berkiprah di panggung nasional.
Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, ICMI langsung melesat. Banyak tokoh ICMI duduk di kabinet dan posisi strategis. ICMI bahkan disebut sebagai “anak emas” Orde Baru. Tapi, status “anak emas” itu juga membawa beban: ICMI dituding terlalu dekat dengan kekuasaan.
Ketika Habibie menggantikan Soeharto pada 1998, ICMI masih punya gaung besar. Namun era reformasi membawa perubahan. Gus Dur yang jadi presiden justru kurang nyaman dengan ICMI. Hubungan ICMI dan pemerintah seperti kapal yang tak lagi jadi prioritas untuk berlayar.
Era Megawati pun tidak banyak memberi ruang. Nama ICMI tetap ada, tapi gaungnya meredup. Tokoh-tokohnya lebih banyak berjuang secara pribadi ketimbang lewat organisasi.
Di masa SBY, ICMI sesekali muncul, tetapi tetap tidak kembali ke puncak pengaruh seperti di era Habibie. Sementara di era Jokowi, ICMI cenderung “adem ayem”. Kehadirannya lebih terasa pada acara seremonial ketimbang agenda strategis kebangsaan.
Pasang surut inilah yang membuat perjalanan ICMI menarik. Ibarat kapal besar, kadang para penghuninya dipercaya menjadi nakhoda, kadang hanya penumpang, kadang bahkan menepi di dermaga menunggu angin baik.
Kini, di era Presiden Prabowo (2024–2029), pertanyaan besarnya muncul: ke mana arah ICMI? Apakah ia kembali tampil sebagai mitra strategis pemerintah? Ataukah hanya menjadi penonton dari jauh?
Harapan itu ada. Pertama, karena Indonesia sedang menuju “Indonesia Emas 2045”. Pemerintah butuh masukan, gagasan, dan tenaga dari berbagai kalangan, termasuk cendekiawan muslim. Kedua, ICMI masih memiliki jaringan kuat di kampus, pesantren, dan dunia profesional. Itu modal besar yang bisa dihidupkan kembali.
Namun, harapan saja tidak cukup. ICMI harus bisa menunjukkan relevansi: Bukan untuk bernostalgia kejayaan masa lalu. Tetapi hadir menjawab tantangan zaman: digitalisasi, geopolitik baru, hingga krisis moral dan etika publik.
Prabowo tentu membutuhkan banyak mitra pemikiran. Jika ICMI mampu menata diri, membersihkan ego, dan kembali ke jati dirinya sebagai rumah besar cendekiawan muslim, maka sejarah bisa berulang. ICMI bisa kembali memberi warna dalam kebijakan, bukan hanya jadi simbol di panggung acara.
Jejak panjang ini memberi satu pelajaran penting: ICMI tidak boleh puas menjadi kapal yang berlabuh di dermaga. Ia harus kembali berlayar, meski ombak dan badai menghadang. (*)
