Ketika sebuah foto sederhana berubah menjadi pertarungan persepsi, sementara persoalan mendasar tentang kebenaran dan kepercayaan publik belum juga selesai.
Oleh Ulul Albab
Penulis Kampus Kehidupan
Ada yang menarik dari sebuah foto. Seorang mantan presiden membungkuk mengambil dan merapikan map berisi dokumen di lantai ruang sidang. Peristiwanya sederhana. Tetapi di negeri ini, sebuah foto bisa berubah menjadi perkara besar.
Sebagian orang merasa iba. Sebagian memuji kesederhanaan. Sebagian lain menyindir. Bahkan muncul tudingan bahwa posisi map itu sengaja diatur untuk membangun simpati publik.
Begitulah Indonesia hari ini. Sebuah foto tidak lagi sekedar foto. Ia bisa menjadi bahan pertengkaran, alat membangun opini, bahkan amunisi untuk memperpanjang polemik yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Padahal, persoalan awalnya adalah ijazah.
Pada 5 November 2026, Joko Widodo hadir sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia membawa dokumen pendidikan dan memperlihatkannya di hadapan persidangan.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap ijazahnya, sementara UGM juga telah memberikan klarifikasi mengenai status akademiknya sebagai alumnus Fakultas Kehutanan.
Namun, penjelasan institusional itu belum mengakhiri perdebatan. Mengapa?
Jangan-jangan persoalan kita bukan kekurangan informasi. Kita justru hidup dalam kelimpahan informasi, tetapi mengalami kemiskinan kepercayaan.
Ketika kepercayaan hilang, fakta pun kehilangan daya meyakinkan.
Orang tidak lagi hanya bertanya apa yang terjadi. Mereka mulai bertanya: siapa yang mengatakan? Untuk kepentingan siapa? Ada agenda apa di belakangnya?
Ketidakpercayaan publik tentu tidak muncul dari ruang kosong. Ia tumbuh dari pengalaman panjang menyaksikan janji yang tidak terpenuhi, penjelasan pejabat yang berubah-ubah, perkara hukum yang menimbulkan tanda tanya, dan institusi yang kadang lebih sibuk mengelola citra daripada menjelaskan persoalan.
Tetapi, ketika kepercayaan melemah, masyarakat juga menghadapi bahaya lain, yaitu: prasangka mudah dianggap sebagai kebenaran. Sebuah potongan gambar bisa melahirkan kesimpulan. Sebuah unggahan bisa dipercaya tanpa pemeriksaan. Narasi sering kali berlari lebih cepat daripada fakta.
Kita perlu menjaga dua hal sekaligus. Masyarakat berhak menguji penjelasan pemerintah dan lembaga resmi. Kritik bukan musuh kebenaran. Namun, dugaan tidak boleh diperlakukan sebagai bukti. Kecurigaan tidak boleh berubah menjadi vonis.
Dalam perkara ijazah ini, pengadilan harus menjadi tempat pembuktian, bukan panggung untuk memenangkan persepsi. Jokowi tidak perlu dibela dengan pujian berlebihan. Dokter Tifa juga tidak perlu diserang hanya karena mengajukan pertanyaan. Yang harus diuji adalah kebenaran klaim masing-masing.
Ada sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada foto map di lantai itu: bagaimana jika suatu hari kita tidak lagi memiliki kesepakatan tentang apa yang disebut fakta?
Demokrasi memang membutuhkan perbedaan pendapat. Tetapi demokrasi juga membutuhkan kepercayaan bahwa kebenaran masih bisa ditemukan melalui bukti, hukum, dan akal sehat.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya siapa yang paling berhasil memainkan foto itu. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa masyarakat kita begitu mudah mencurigai, tetapi begitu sulit diyakinkan?
Sebuah bangsa bisa bertahan meskipun rakyatnya berbeda pendapat. Tetapi akan sulit membangun masa depan apabila rakyatnya kehilangan kepercayaan bahwa kebenaran masih mungkin ditemukan.
Itulah pekerjaan rumah kita semua. (*)
