Sama dengan India, Malaysia juga menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19. Negeri jiran ini pun menerapkan kebijakan lockdown sejak 1 Juni hingga 14 Juni 2021. Semua sektor ditutup kecuali yang berurusan dengan “perubatan” dan juga restoran atau aktivitas guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat masyarakat sangat tertekan. Untuk itu PCI Muslimat Nahdlatul Ulama (PCI MNU) Malaysia turun tangan mendata WNI yang terdampak dan membutuhkan pertolongan.
Oleh Gatot Susanto
KETUA PCI MNU Malaysia, Mimin Mintarsih, termasuk yang sibuk mendata WNI di negeri jiran yang mengalami kesulitan menghadapi pandemi Covid-19 yang kembali mengganas di Malaysia. Data WNI yang diperoleh dari lapangan itu kemudian diserahkan ke KBRI.
“Setelah diverifikasi, pihak KBRI yang akan memberi bantuan kepada WNI terdampak Covid-19 tersebut,” kata Dra Mimin Mintarsih, Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muslimat NU (PCI MNU) Malaysia kepada DutaJatim.com, DutaIndonesia.com, dan Global News Rabu (9/6/2021).
Pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan sangat ketat saat lockdown. Misalnya saat Lebaran Idul Fitri 2021 kemarin, warganya dilarang ke luar rumah. Bahkan untuk berkunjung ke rumah warga dalam rangka silaturahim saling memaafkan pun dilarang.
“Lebaran kemarin memang kita semua tidak boleh keluar maupun menerima tamu. Bahkan ke tetangga juga tidak boleh saling berkunjung, bila didapati ada tamu atau kita yang ke rumah orang lain, pasti didenda RM 2000 atau Rp 6 juta,” katanya.
Maka, selama pandemi Covid-19 belum ada pembelajaran tatap muka (PTM) penuh. Yang dilakukan baru dua atau tiga hari sekali dalam seminggu. Yang lain pembelajaran secara online. “Tapi sekarang total online. Selanjutnya untuk keputusan resmi pendidikan tatap muka belum ada, menunggu kebijakan dari Pemerintah,” katanya.
Sama dengan dunia pendidikan, Pemerintah Malaysia juga belum memutuskan soal pemberangkatan jamaah haji. “Sampai saat ini saya belum mendengar keputusan resmi tentang pemberangkatan haji tahun ini,” tambahnya.
