Klarifikasi Demokrat
Sebelumnya Partai Demokrat sempat meluruskan informasi terkait usulan Jusuf Kalla (JK) untuk menjadi calon ketua umum (caketum) PBNU yang mencuatkan polemik di kalangan warga Nahdliyyin. Partai Demokrat pun menegaskan usulan itu bukan pandangan partai, melainkan pribadi Syahrial Nasution.
“Terkait munculnya wacana usulan Bapak Jusuf Kalla yang notabene Mustasyar NU sebagai calon Ketua Umum PBNU yang dianggap sebagai pendapat Demokrat, kami perlu tegaskan statement itu merupakan pandangan pribadi Saudara Syahrial Nasution sebagai bagian dari warga Nahdliyyin, yang juga ingin berkhidmad pada jamaah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Kepala Bamkostra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/11/12021).
Herzaky mengatakan Syahrial merupakan salah satu pembina Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Alfitrah Gunung Pati, Ungaran, Kabupaten Semarang, yang terhubung ke Ponpes Alfitrah Kedinding, Surabaya. Dia menuturkan, usulan terkait JK tidak terkait dengan pandangan Partai Demokrat. “Jadi sekali lagi, statement yang bersangkutan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat,” ujarnya.
Meski begitu, Herzaky mengatakan pihaknya menghormati segala keputusan yang ada di dalam organisasi PBNU. “Partai Demokrat menghormati Khittah NU 1926 Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati. NU adalah jam’iyah yang dilindungi oleh karomah para Wali,” katanya.
Karena itu, kata dia, tidak elok jika ada pihak-pihak yang masih mencoba memperkeruh suasana dengan membentur-benturkan narasi yang tidak produktif menjelang Muktamar NU di Lampung, Desember mendatang. Herzaky menyatakan Partai Demokrat memiliki hubungan baik dengan NU. Bahkan tak sedikit kader Demokrat yang merupakan warga NU.
“Sekali lagi, Partai Demokrat sangat menghargai kemandirian dan kebebasan setiap organisasi dalam menentukan dan memilih siapa ketua umumnya, termasuk NU, karena setiap organisasi memiliki cara dan aturannya masing-masing,” ujar Herzaky.
Syahrial sempat mengusulkan nama Jusuf Kalla menjadi caketum PBNU di Muktamar NU pada Desember mendatang. Ia melihat JK sebagai tokoh bangsa. “Pak Jusuf Kalla selain tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh Indonesia timur, juga tokoh NU. Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dalam membesarkan organisasi. Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi nahdliyin,” kata Syahrial Nasution kepada wartawan, Minggu (14/11/2021).
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun mengkritiknya. PKB lebih menyarankan agar JK menjadi ketum Partai Demokrat saja. “Kalau ada elite Partai Demokrat yang ngebet menjadikan Pak JK sebagai Ketua Umum, saran saya agar lebih mudah terwujud, jadikanlah Pak JK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” kata elite PKB, Luqman Hakim kepada wartawan.
“Kenapa lebih mudah? Logikanya, elite Partai Demokrat tentu lebih mudah mengatur dan mengkondisikan internal organisasinya sendiri dibandingkan organisasi lainnya, semisal NU. Selama dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan sesuai aturan, tentu saya sebagai kader NU ikut bahagia dan bangga jika Pak JK yang tokoh NU itu dipercaya memimpin Partai Demokrat,” katanya. (gas/det)
