Pakar dan praktisi energi yang menempuh pendidikan di Jurusan Mechanical Engineering, Chiba University, Jepang, Ridwan Wicaksono, S.T., M.Eng., Ph.D, ternyata juga mencermati gencarnya Pemerintah Indonesia mengembangkan program green energy. Khususnya yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero). Ridwan sendiri sempat bekerja di PT Semesta Energi Services–perusahaan yang bergerak pada bisnis service dan consultant perusahaan minyak dan gas, energi terbarukan, serta sistem transportasi cerdas—dan menjadi Senior Analyst di Chakra Giri Energi Indonesia. Dari Negeri Sakura, Ridwan memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia terkait program green energy tersebut.
Oleh Gatot Susanto
RIDWAN WICAKSONO melihat perusahaan pengelola sumber daya energi, seperti Pertamina, tidak cukup hanya menjadi “supporter” untuk kemajuan program green energy di Tanah Air, namun juga harus menjadi “inisiator” implementasi energi baru terbarukan (EBT).
“Para pemangku kebijakan, para ahli, dan praktisi harus secara serius bekerjasama menginkubasi teknologi EBT sampai pada level implementasi yang berdampak signifikan, serta membuat perubahan besar perilaku pengguna energi secara masif, untuk menghindari krisis energi. Apalagi dalam merawat negara dengan jumlah populasi penduduk terbanyak ke-4 di muka bumi ini,” kata Ridwan Wicaksono kepada Global News, Rabu (2/11/2022), saat ditanya soal peran BUMN Pertamina, dalam program green energy ini.
PT Pertamina (Persero) sendiri memiliki 8 progam green energy. Salah satunya menambah SPBU warna hijau atau Green Energy Station (GES) yang memberi layanan terintegrasi bagi masyarakat sebagai konsumen di SPBU Pertamina dengan konsep Green, Future, Digital, dan High Tier Fuel. Konsep Green terkait penggunaan Solar Photo Voltaic (PV) atau pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) sebagai salah satu sumber energi mandiri dan ramah lingkungan.
Konsep kedua, yakni Future, menawarkan sebuah layanan baru bernama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau Charging Station dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) atau Battery Swapping Station (BSS). Sedangkan konsep ketiga dan keempat, Digital dan High Tier Fuel. Digitalisasi dan edukasi berkelanjutan tentang bahan bakar berkualitas, yakni Pertamax Series dan Dex Series. Maksudnya, tujuannya tidak lagi menjual Premium dan Solar.
Saat ini SPBU Hijau di Jatim ada di Banyuwangi, Jember, Jombang-Mojoagung, Kediri-Saharjo, Krian-Sidoarjo, Lumajang, Malang-Raya Langsep, Saradan-Nganjuk, Surabaya-Jemursari, Surabaya-Juanda, Surabaya-Mastrip, Surabaya-Dr Soetomo, Surabaya-Taman Sidoarjo, KM 575 A Ngawi, KM 575 B – Ngawi, KM 262 B-Saradan, KM 626 A-Saradan.
BACA BERITA TERKAIT:
Untuk SPBU Hijau di Surabaya pemasangan PLTS sudah dilakukan sejak September 2020 lalu dan beroperasi secara bertahap mulai Februari 2021. Keberadaan PLTS ini mampu menyuplai energi listrik untuk keperluan operasional SPBU dan fasilitas penunjang, mulai minimarket, konter makanan dan minuman yang ada di lingkungan SPBU tersebut.
Supervisor SPBU 5160165 Surabaya – Jemursari, Arif Romadhon, seperti dikutip dari global-news.co.id (Global News), menjelaskan PLTS di SPBU Coco Jemursari dipasang di atap SBPU, sebanyak 14 panel. Setiap panel berukuran kira-kira 1×2 meter.
Pembangunan dan pengoperasian PLTS di SPBU dilakukan oleh Pertamina melalui PT Pertamina Power Indonesia (PPI) sebagai sub holding Pertamina NRE (New Renewable Energy) dan PT Pertamina Retail yang merupakan bagian dari sub holding C&T bekerjasama dengan PT LEN Industri sebagai bagian dalam program sinergi BUMN. Seluruh listrik PLTS digunakan untuk operasional SPBU. Dan SPBU bisa menghemat pengeluaran setelah memasang PLTS . Penghematan itu berasal dari penghematan biaya tagihan listrik akibat pemasangan PLTS Atap tersebut.
Terkait hal itu, Ridwan pun membandingkan dengan SPBU di Jepang. Dia melihat pentingnya mengedukasi masyarakat soal pentingnya energi ramah lingkungan dan hemat energi itu sendiri.
Ridwan lalu memberi contoh soal kebiasaan masyarakat negeri Sakura dalam menggunakan energi, khususnya dalam distribusi BBM dan masalah transportasi.
Dalam hal distribusi BBM, kata Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jepang periode 2022-2024 ini, kondisi SPBU di Jepang, khususnya di daerah perkotaan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di perkotaan di Indonesia. Perbedaan yang signifikan adalah persentase kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat Jepang sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia, sehingga suasana SPBU di perkotaan di negara Jepang relatif sepi.
“Selain jumlah penduduk Jepang yang tidak sebanyak di Indonesia, tampaknya biaya turunan akibat kepemilikan kendaraan pribadi sangat tinggi, yang tentu berbeda dengan Indonesia. Sebagai contoh kendaraan roda dua sangat jarang dimiliki oleh keluarga di Jepang. Para pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, masyarakat menengah ke bawah, bahkan para profesor, mayoritas mengandalkan berjalan kaki, sepeda, dan transportasi umum. Budaya berjalan kaki di Jepang memang tidak diragukan lagi,” katanya.
Selain itu, kata dia, warga yang mempunyai tingkat ekonomi tinggi lebih memilih kendaraan roda 4 yang mana sebagian besar sudah berjenis hybrid dengan kendaraan listrik. Tampaknya kesadaran masyarakat di Jepang sudah sangat tinggi dalam hal efisiensi energi atau BBM.
“Tentu tidak dapat dibandingkan dengan negara Indonesia yang mana sudah umum ketika siswa menginjak bangku SMP sudah meminta dibelikan kendaraan bermotor. Jika kita berjalan-jalan di daerah kota metropolitan seperti Tokyo dan Osaka, tampak beberapa area sudah menyediakan charging station. Namun demikian, tidak banyak masyarakat Jepang yang memiliki mobil listrik. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjualan mobil listrik dalam negeri yang sangat rendah,” ujarnya.
Di sisi lain, kata dia, inovasi efisiensi energi dalam hal pembangkitan dilakukan oleh sumber daya manusia yang “gila kerja” sehingga tidak heran jika teknologi hijau negara Sakura ini termasuk yang terdepan. Sebagai contoh penelitian ilmu material dari solar panel dan baterai di Jepang berkembang pesat dengan tujuan untuk meningkatkan pembangkitan energi dari EBT dan optimalisasi penyimpanan energi.
“Peningkatan kualitas rekayasa meterial menjadi perhatian utama dalam menjawab tantangan green energy, tidak hanya program aplikasi saja. Selain itu, dalam hal aplikasi solar panel, Jepang tidak lagi hanya melirik implementasi solar farm di daratan, namun sudah banyak diterapkan di perairan untuk optimalisasi kapasitas pembangkitan, yang mana sudah mencapai lebih dari 15MW di beberapa solar farm. Masih lebih unggul dibandingkan Indonesia, pemerintah Jepang secara serius meningkatkan penggunaan listrik berbasis EBT menjadi lebih dari 30% mulai April 2021, sebagai upaya menuju bebas karbon pada tahun 2050,” katanya.
Ridwan juga mengapresiasi 8 program dalam pengembangan green energy yang dijalankan Pertamina. “Saya percaya bahwa program-program tersebut merupakan komitmen untuk perubahan menuju green energy secara bertahap,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan bahwa pihaknya memiliki 8 program dalam pengembangan green energy. Delapan program itu, meliputi:
Pertama, green refinery. Menurut Nicke, kilang bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Dumai dan Plaju yang sudah ada akan dikonversi menjadi green refinery yakni mengolah BBM dari bahan baku sawit. Hal ini dilakukan supaya supply chain menjadi efektif.
Kedua, pengembangan bio energy. Hal ini dilakukan dengan mencampur bahan bakal fosil dengan minyak sawit maupun metanol dan etanol. Selain itu, juga akan mengembangkan bio crude, yakni penggunaan ganggang laut untuk menggantikan crude oil.
Ketiga, pengembangan geothermal (panas bumi). Saat ini baru 7% yang sudah dikembangkan. Pengembangan geothermal akan dikembangkan bersama dengan Geodipa dengan melakukan konsolidasi aset geothermal BUMN dan negara.
Keempat, pengembangan green hydrogen yang akan dialirkan ke kilang Dumai dan Plaju untuk biodiesel dan bio avtur. Konon ini bisa menghasilkan green hydrogen yang banyak.
Kelima, pengembangan baterai mobil listrik (electric vehicle). Hal ini dilakukan karena potensi cadangan mineral untuk baterai masih sangat besar. Program ini dilakukan dengan sinergi dengan PT Aneka Tambang Tbk, PT Inalum (Persero) dan juga dengan PT PLN (Persero). Hal ini dikembangkan dari hulu ke hilir, dari tambang, refinery, bangun pabrik cathode (katoda), battery cell, sampe ke recycling. Konon Indonesia bisa jadi pusat pengembangan baterai regional.
Keenam, pengembangan gasifikasi. Program ini dengan mendorong industri gas yang terbagi pada tiga hal, yakni mobility, elektrifikasi, dan untuk industri. Gasifikasi akan ditingkatkan dengan infrastruktur midstream dan downstream (hilir).
Ketujuh, pengembangan energi baru terbarukan terutama dari biogas, limbah sawit dan biomassa. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Tahun lalu sudah hampir 100 SPBU milik Pertamina menggunakan PLTS dan tahun ini semua SPBU diharapkan sudah green. Di sejumlah kilang, di Plaju, Dumai, Balongan, juga sudah memakai PLTS dan di semua aset Pertamina akan menambah energi terbarukan.
Kedelapan adalah circular carbon economy. Program ini akan mengembangkan penggunaan emisi karbon untuk keperluan lain. Di Jambaran Tiung Biru, Pertamina utilisasi dan diinjeksikan ke lapangan hulu Sukowati dan Gundih untuk menggunakan teknologi carbon capture, yang tentu diharapkan dengan teknologi ini akan bisa meningkatkan migas di dua lapangan tersebut. Selain itu potensi besar ada di Natuna. Hal ini bisa di-capture dan diutilisasi di hulu.
Ridwan mengatakan, jika kita analisis, 8 program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bidang fungsi, yaitu fungsi pembangkitan EBT dan program efisiensi energi. Pembangkitan EBT meliputi pembangkit listrik tenaga surya, geothermal, biomass, biofuel, biogas, dan hydrogen. Sedangkan fungsi efisiensi energi meliputi gasifikasi, penggalakan kendaraan listrik dan industri baterai, green refinery, circular carbon economy.
“Untuk menjalankan kedua fungsi ini, saya kira penting untuk dibuat roadmap dan platform pelaksanaan program dengan prioritas yang jelas. Prioritas program ini yang perlu dipelajari lebih dalam berkaitan dengan ketidakstabilan permintaan energi dan krisis ekonomi. Contohnya, harga pembangkitan EBT hydrogen atau solar panel per kWh tentu masih jauh lebih mahal dengan harga pembangkitan konvensional batubara,” ujarnya.
Maka, Ridwan menegaskan, perlu strategy dan kerjasama / konsorsium dengan berbagai pihak. Di sisi lain program pembangkitan dan natural energy storage, seperti PLT Air, tampaknya agak dikesampingkan oleh Pertamina. Berbeda dengan PLT Angin yang mempunyai fluktuasi tinggi dan faktor angin yang tidak dapat dikendalikan manusia, PLT Air punya potensi jauh lebih besar, tidak hanya untuk pembangkitan, namun pelestarian alam, lingkungan, bahkan ekonomi masyarakat.
“Bayangkan saja, pembuatan bendungan akan menuntut kestabilan debit air, yang mana hanya dapat dicapai dengan reboisasi pohon secara masif. Reboisasi masif tentu akan memakan waktu lama, namun jika seluruh elemen masyarakat dapa komitmen dan konsisten, maka air tanah, biota, carbon-less, dan produksi oksigen akan lebih terjaga. Ketersediaan green energy akan mencapai kestabilan yang berkelanjutan, setidaknya untuk energi kebutuhan rumah tangga,” katanya.
Dia menegaskan, program pengembangan dan implementasi EBT/green energy tidak dapat dicapai jika masih banyak sumber daya manusia Indonesia yang berpangku tangan dalam menghadapi tantangan global, salah satunya zero net carbon (ZNC). Tingginya biaya pembangkitan EBT, perawatan energy storage, dan pengembangan green energy, tentu akan menjadi masalah klasik yang ada pada setiap zaman.
Di berbagai negara maju, PLT Nuklir masih menjadi andalan meski harus waspada dalam hal pencemaran dan keamanan.
“Saya berpendapat bahwa program-program Pertamina masih dalam tahap inisial yang tidak berdampak signifikan apabila hanya dilakukan secara sektorial oleh Pertamina saja. Program-program tersebut hanya akan menjadi wacana jangka panjang atau “ceremonial” saja, bila tidak diniati dengan perubahan perilaku konsumsi energi dari berbagai lapisan, yang didominasi oleh 3 sektor, yaitu sektor industri, transportasi, dan rumah tangga. Di sisi lain, perubahan perilaku akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen energi di Indonesia. Maka, kebijakan manajemen energi yang tepat serta didukung gerakan efisiensi energi nasional secara masif adalah kunci utama untuk mencapai green energy society,” katanya. (*)
