Sementara itu dalam isi surat edaran yang juga mengacu pada keputusan gubernur Jawa Timur tentang PPKM Darurat Covid-19 tersebut juga dilakukan pembatasan jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%. Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan hanya diperbolehkan menerima delivery/take away. Sedangkan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan diperbolehkan buka namun sampai jam 8 malam.
Pengetatan terhadap penyelenggaraan resepsi pernikahan juga tertuang dalam surat edaran tersebut. Resepsi pernikahan dibatasi maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Selain itu tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. Sedangkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi maupun tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.
Surat edaran PPKM Darurat Covid-19 tersebut juga mengatur pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial dan esensial serta kritikal. Pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH). Sedangkan kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
Kegiatan esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan untuk sistem kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada masa PPKM Darurat Covid-19 diatur tersendiri dengan Surat Edaran Bupati Sidoarjo.
Untuk sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% WFO yang juga dengan protokol kesehatan secara ketat. (git/win)
