SURABAYA| DutaIndonesia.com – Kondisi perekonomian di Indonesia tahun 2024 diprediksi masih belum menggembirakan. Selain dipengaruhi kondisi geopolitik antara lain perang Rusia vs Ukraina dan perang Israel vs Hamas di Gaza, Palestina, juga karena tahun politik Pemilu 14 Februari 2024 yang membuat dunia usaha harus “wait and see”.
“Prediksi ekonomi Indonesia, khususnya untuk UMKM Ekspor, sehubungan dengan 2024 adalah tahun politik, beberapa stake holders masih wait and see. Beberapa investor luar negeri yang bermaksud investasi dan joint venture proyek bersama dengan perusahaan Indonesia masih menunggu kepastian stabilitas politik, apakah regulasi nanti akan dapat terus berjalan atau ada perubahan,” kata Ira Damayanti, Ketua Umum Indonesia Diaspora SME Export Empowerment Development (ID SEED), kepada wartawan DutaIndonesia.com dan Global News, Gatot Susanto, Rabu (27/12/2023).
Selama ini ID SEED bekerjasama dengan BUMN dan perbankan membantu mempromosikan produk-produk UMKM Indonesia ke berbagai negara. Misalnya pada Rabu 9 Maret 2023 lalu, 1 kontainer 40 feet high cube berisi bermacam jenis garment / summerwear, kerajinan, home decor serta outdoor furniture dari berbagai daerah di Jawa dan Bali diberangkatkan dari Yogyakarta melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, menuju Prancis Selatan.
BACA BERITA TERKAIT:
- 10 Strategi Menembus Pasar Ekspor dari Ira Damayanti Ketum ID SEED
- Ekspor Kolaborasi Produk UMKM Menyambut Musim Semi di Prancis Selatan
- Peluang Ekspor Produk UKM ke Kazakhstan dan Tajikistan
- Strategi Pemasaran Produk Melalui Jaringan Diaspora ID SEED dan Sarinah Trading House
Ira Damayanti mengatakan, berbagai program tidak bisa berlari kencang karena anggaran sekarang terfokus pada alokasi sehubungan dengan digelarnya Pilpres dan Pileg 2024. Namun di sisi lain, kata dia, tahun politik menjadi berkah juga untuk UMKM lokal, karena biasanya di tahun politik UMKM banyak mendapat berbagai macam order mulai merchandise, catering, hingga jasa digital.
“Sementara di pasar global, berkaitan ekspor UMKM, kondisi ekonomi dunia masih kurang stabil akibat terdampak dari perang Rusia-Ukraina dan agresi Israel ke Gaza. Negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa yang biasanya memiliki daya beli tinggi, daya belinya sekarang menurun. Masyarakat masih menahan diri untuk tidak konsumtif, yang mengakibatkan produk-produk nonprimer (produk selain pangan dan agro komoditi penunjang, Red.) atau kebutuhan sekunder tersier tidak menjadi prioritas,” ujarnya.
Setelah diketahui Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024, kata dia, kondisi perekonomian juga menunggu terbentuknya Kabinet yang akan merealisasikan program Pemerintahan yang baru.
“Menunggu presiden baru juga proses penetapan dan terbentuknya kabinet mendatang masih cukup lama, karena pelantikan presiden baru bulan Oktober 2024, otomatis kabinet baru paling cepat akhir tahun 2024 atau awal 2025,” katanya.
Menurut dia, para pelaku usaha menunggu presiden baru dengan harapan agar program-program yang sudah dirancang untuk 2024 dapat dioptimalkan. Dia pun berharap tidak ada refocusing untuk kebutuhan terkait pengkondisian politik. Hal itu lantaran dikhawatirkan Kementerian/Lembaga nantinya tidak fokus membangun negeri melainkan hanya fokus pada perhelatan politik.
Namun demikian pelaku UKM ekspor impor tidak bisa terlalu berharap kepada pemerintah dengan kondisi seperti ini. Artinya, dalam kondisi apa pun “Business must go on”.
“Bukan hal baru juga, karena terjadi tiap 5 tahunan, seperti halnya pada tahun-tahun politik sebelumnya. Besar harapan pelaku UKM ekspor/impor sudah cukup matang menyikapi hal ini. Saya kira secara umum pelaku bisnis ekspor/impor biasanya sudah cukup matang dalam berbisnis,” katanya.
Hanya saja, kata dia, untuk UMKM (Mikro) memang perlu banyak program-program pendukung dari pemerintah. Untuk itu janji capres-cawapres untuk UMKM harus benar-benar direalisasikan.
“Semoga program yang telah dicanangkan tetap berjalan. Namun saya yakin UMKM Indonesia adalah pelaku usaha yang tangguh dan survive seperti biasanya. Agile (lincah) dalam beradaptasi dalam situasi apa pun,” katanya.
Bagaimana dengan harapan UMKM agar mendapat insentif pajak? Ira mengatakan, bahwa sebenarnya sudah ada kemudahan dalam masalah perpajakan.
“Setahu saya pajak untuk UMKM sudah cukup dimudahkan: jika omzet yang diperoleh kurang dari Rp 500 juta per tahun, maka pelaku UMKM bebas Pajak Penghasilan atau PPh final (menurut PTKP dalam UU HPP). Kriteria wajib pajak orang pribadi UMKM yang bisa dibebaskan dari PPh atas hibah, bantuan, dan sumbangan antara lain, pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan atau bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp2,5 miliar,” katanya. (gas)
