Demikian pula di jasa pelayanan kesehatan. Selama ini, pelayanan kesehatan untuk masyarakat golongan atas terutama pelayanan kesehatan sekunder seperti perawatan kecantikan, tidak pernah dikenai pajak. Padahal, seharusnya masuk dalam objek pajak.
“Jasa kesehatan misalnya saya beri contoh jasa estetis untuk perawatan wajah, perawatan kulit, macam-macam, itu kan non medis sebenarnya kan. Tapi selama ini juga dikecualikan, nah ini kan tidak adil,” imbuhnya.
Di sisi lain, tanpa dikenai pajak, pemerintah sulit mendata pelayanan jasa kesehatan yang bukan medis atau pelayanan jasa kesehatan yang sekunder tadi secara komprehensif.
“Selama ini dalam sistem perpajakan kita tidak pernah bisa dicatat. Misal produksi beras berapa, yang jual beras berapa, yang beli siapa, daging, telor, susu, itu nggak masuk dalam sistem perpajakan kita, sehingga tidak tertata. Ini bisa menimbulkan distorsi, karena ada produk yang mengandung barang-barang itu tapi tidak tahu kita berapa sebenarnya yang digunakan,” terangnya. (det/wis)
